Temuan BPK Soal Perjalanan Dinas DPRD NTB, Pengembalian Kerugian Negara Diutamakan
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada item belanja perjalanan dinas anggota DPRD NTB tahun anggaran 2020, berulang setiap tahun. Bagi...
Berulang Tiap Tahun, Temuan BPK Didorong Jadi Indikator Penilaian Kinerja Kepala OPD
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mendorong Pemprov menjadikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)....
BPK Masih Temukan Penyimpangan Anggaran di DPRD NTB
Bila dibanding tahun 2019, pada tahun 2020 sebenarnya terjadi penurunan temuan penyimpangan pada biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD NTB oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Jadi Temuan Berulang BPK, Sekwan Berharap Anggota Dewan Tak Lagi Permainkan Biaya Perjalanan Dinas
Pihak Sekretariat DPRD Provinsi NTB langsung bergerak menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada item belanja perjalanan dinas anggota DPRD...
Kekurangan Volume Pengerjaan Proyek dan Perjalanan Dinas Jadi Temuan BPK Tiap Tahun
Kekurangan volume pengerjaan proyek dan perjalanan dinas selalu menjadi temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Terhadap persoalan ini, Pemprov mengatakan akan melakukan...
BPK Dorong Lobar Segera Eksekusi Lahan AMM
Lahan Pemkab Lombok Barat yang ditempati STIE AMM Mataram akan segera dikosongkan. Langkah ini diambil menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang keluar...
Belanja Perjalanan Dinas DPRD NTB Rp27 Miliar Jadi Temuan BPK
Penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2020 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu diungkapkan anggota IV BPK RI, Dr....
BPK RI Segera Hitung Kerugian Negara Bantuan Benih Kedelai Loteng
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI direncanakan akan turun untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) pada proyek bantuan benih kedelai bagi petani di Kabupaten Lombok...
Jadi Temuan Berulang BPK, Kepala OPD Diminta Mengundurkan Diri
Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) dipanggil Sekda H. Moh. Taufiq untuk membahas terkait tindak lanjut temuan LHP BPK tahun...
Walikota Bima Terima LHP WTP Dari BPK NTB
Pemerintah Kota Bima kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Bima dari BPK Mataram.
“Diakui Syamsuri , LHP itu, dengan...
