Lotim Kembali Gagal dapat WTP

wdpSELONG – Untuk kesekian kalinya, Lombok Timur (Lotim) harus menerima hasil kurang memuaskan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gumi Patuh Karya kembali menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari auditor negara itu.

”Itu benar, tahun ini kita gagal lagi dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red),” kata Wakil Ketua DPRD Lotim Daeng Paelori, kemarin (2/6).

Dihubungi via telpon, dia yang hadir langsung menjadi salah satu wakil Lotim saat menerima hasil dari BPK di Mataram mengatakan ada sejumlah catatan yang diberikan BPK pada Lotim . Persoalan aset dikatakan menjadi persoalan klasik yang kali ini kembali mengganjal.

”Tahun depan mudah-mudahan dapat,” katanya berharap.

Aset yang banyak bermasalah lanjut politisi Golkar itu ada di Dikpora Lotim, terutama sekolah-sekolah. BPK menyarankan pemerintah daerah lebih meningkatkan koordinasi SKPD yang satu dengan lainnya dalam urusan penataan aset.

Masih menurut Daeng, catatan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan sebenarnya sudah dilakukan. Terbukti dari berkurangnya jumlah aset bermasalah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pemerintahan Ali BD.

”Sekali lagi, tahun depan mudah-mudahan dapat,” katanya mengulangi harapan tahun sebelumnya ketika daerah ini juga menerima WDP.

Raihan WDP kali ini seolah menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Pasalnya sehari sebelumnya, delapan kabupaten kota di NTB justru mendapat predikat WTP. Hal tersebut menjadi acuan kinerja birokrasi daerah dalam bekerja sesuai koridor dan aturan yang ada.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Pemerintah Lotim M Munir mengatakan pemerintah tentu berharap hasil terbaik. Namun apa yang diperoleh bergantung kondisi sebenarnya di daerah. ”Mungkin masih perlu pembenahan,” katanya.

Kendati gagal mendapat WTP, ia mengatakan tak perlu patah semangat. Terlebih menurutnya selama ini pelayanan yang diberikan pada masyarakat sudah cukup baik. Bahkan dia mengklaim sudah dua pertiga yang masuk kategori cukup baik. ”Hanya beberapa perlu dibenahi kedepan,” ujarnya.

”Yang terpenting bagaimana pelayanan kemasyarakat dan masyarakat merasa terlayani,” tandasnya. (yuk/r3)

Sumber: Lombok Post