Pemprov Targetkan NTB Menuju Zero PMI Ilegal

Pemprov NTB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemda Kabupaten/Kota terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang harus dimulai desa/kelurahan. Penandatangan MoU dilakukan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan Bupati/Walikota se – NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu, 30 Desember 2020 kemarin. Masih adanya pengiriman PMI ilegal asal NTB ke luar negeri masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di daerah ini. Sehingga perlindungan PMI mulai digagas dari desa untuk meminimalisir terjadinya pengiriman PMI ilegal ke luar negeri.

Selengkapnya …