PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berita Lainnya

BPK Serahkan LHP atas Laporan Keuangan Provinsi NTB

Mataram (BPK NTB) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi...

WTP untuk 9 Kabupaten/Kota di NTB

Mataram (BPK NTB) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...

Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Sumbawa Barat TA 2020 dan LHP atas LPJ Dana...

Mataram (BPK NTB) - BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten...

Kasus Aktual

SKEMA PENAWAR TERENDAH, PEMICU POTENSI PROYEK MANGKRAK

Kejaksaan Tinggi NTB menyarankan panitia lelang memprioritaskan penawar tertinggi dalam tiap lelang proyek. Penawaran tersebut jadi indikator bonafiditas perusahaan. Karena selama ini pengamatan Kejaksaan,...

Pengumuman

DIKLAT TEKNIS PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Pada tahun 2021, Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI menyelenggarakan program kelas umum terjadwal Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara untuk periode...

PENGUMUMAN TENDER

PENGUMUMAN LELANG

Tahukah Anda

Apakah yang Dimaksud dengan Keuangan Negara?

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat...

Dari Media

BPK RI Segera Hitung Kerugian Negara Bantuan Benih Kedelai Loteng

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI direncanakan akan turun untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) pada proyek bantuan benih kedelai bagi petani di Kabupaten Lombok...

Jadi Temuan Berulang BPK, Kepala OPD Diminta Mengundurkan Diri

Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) dipanggil Sekda H. Moh. Taufiq untuk membahas terkait tindak lanjut temuan LHP BPK tahun...

Walikota Bima Terima LHP WTP Dari BPK NTB

Pemerintah Kota Bima kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Bima dari BPK Mataram. “Diakui Syamsuri , LHP itu, dengan...

BPK Minta Dispar Kota Mataram Kembalikan Uang Negara

Catatan umum BPK RI Perwakilan NTB yang tertuang dalam surat nomor 69/S/XIX.MTR/05/2018 disikapi cepat oleh pihak Dinas Pariwisata Kota (Dispar) Mataram. Sebelumnya dalam surat...

Hebat, KSB Kembali Raih WTP dari BPK

Untuk keempat kalinya, sejak tahun 2015, Kabupaten Sumbawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah...

BPK Serahkan LHP atas Laporan Keuangan Provinsi NTB

Mataram (BPK NTB) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi...

WTP untuk 9 Kabupaten/Kota di NTB

Mataram (BPK NTB) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...

KASUS RTG SIGERONGAN, BPKP TEMUKAN KERUGIAN NEGARA Rp 459 JUTA

MATARAM-Perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi dana pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Sigerongan, Lombok Barat (Lobar), rampung. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)...

PKKN ENAM KASUS SEDANG DIAUDIT

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB menuntaskan belasan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) kasus dugaan korupsi sejak tahun 2019. Penghitungan kerugian negara ini...
Free WordPress Themes, Free Android Games