|
 Kamis, 1 Desember 2011, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hadi Poernomo, meresmikan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram. Acara ini dihadiri oleh Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, Auditor Utama KN VI Abdul Latief, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pimpinan DPRD, dan seluruh perjabat di lingkungan pemda NTB dan BPK RI.
Gedung perwakilan ini selesai dibangun pada 27 Agustus 2010 dan beralamat di Jl. Udayana No. 22 Mataram. Sebelumnya, BPK meminjam gedung milik Dinas Kehutanan Provinsi NTB. “Atas nama BPK, saya menggucapkan terima kasih kepada Pemerintah NTB dan jajarannya atas kesediaannya meminjamkan gedung tersebut,” ujar Ketua BPK dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI juga menyepakati pengembangan sistem informasi untuk akses data dengan 11 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-NTB dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Penandatangan Nota Kesepahaman ini menunjukkan pemerintah daerah sudah siap untuk mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta kesiapan untuk mendukung e-audit dalam rangka BPK Sinergi,” tegas Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB Djoni Kirmanto dalam laporannya.
Kesepakatan mengenai cara akses data ini terwujud dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, dengan para pimpinan daerah. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Mataram.
Ketua BPK menegaskan, sesuai konstitusi, BPK berwenang meminta data/dokumen pada auditee dan/atau pihak terkait. Untuk mempermudah perolehan data/dokumen tersebut, BPK memprakarsai pembentukan sinergi data dengan auditee melalui strategi link & match data. Dalam sinergi data tersebut, BPK akan menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auditee yang selanjunya disebut dengan nama Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
Dalam akhir sambutannya, Ketua BPK berterima kasih atas dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
|
