Bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja, pada hari Selasa, 26 Maret 2015, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Eldy Mustafa menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2014 kepada 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ada yang istimewa dalam Acara Penyerahan kali ini. Hal ini karena Kepala Perwakilan tidak hanya menyerahkan LHP saja seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi juga memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi NTB, Auditor Utama KN VI, dan Anggota VI BPK RI ini diberikan dalam rangka memotivasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan Daerah masing-masing secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014, enam dari sepuluh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan perbaikan-perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangannya sehingga dinyatakan layak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya. Enam Pemerintah Daerah tersebut adalah Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Enam Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut berhasil menyusul dua kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa yang berhasil mempertahankan predikat WTP yang telah diperoleh dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti menyisakan 2 kabupaten yang belum berhasil mendongkrak keberhasilannya meraih WTP, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima yang masih bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Kepala Perwakilan berpesan agar perolehan predikat opini WTP tidak membuat Pemerintah Daerah berhenti dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang baik mengingat bahwa Laporan Berbasis Akrual sudah harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 ini. “Kami menghimbau dan mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Apabila Pemerintah Daerah tidak mempersiapkan dengan baik ataupun lengah untuk tidak memperhatikan Laporan Berbasis Akrual, maka tidak menutup kemungkinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan opini.”
Dalam pidatonya mewakili seluruh Kepala Daerah yang hadir, Bupati Sumbawa Barat, Zulkifli Muhadli menyatakan bahwa perolehan Opini WTP ini merupakan kado yang luar biasa di penghujung masa tugasnya sebagai Bupati Sumbawa Barat. “Saya sudah hampir 10 tahun (menjabat sebagai Bupati.red) dan baru pada hari ini berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian. Ini sungguh menggembirakan dan kami syukuri.” Zulkifli juga menambahkan bahwa mempertahankan opini WTP ini biasanya lebih berat atau tidak kalah beratnya dibandingkan dengan meraih. “Kita memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah yang sudah 3 tahun berturut turut meraih WTP” ujarnya diikuti tepuk tangan para hadirin.(nish)
