Mataram (Suara NTB)-
Empat kali berturut turut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepastian dari keberhasilan itu adalah meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diprediksi melebihi tahun sebelumnya Rp 39 miliar. Tapi bukan hanya itu yang dikejar oleh Bupati Sumbawa, HM. Husni Djibril, Bsc. Hajatan besarnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.
‘’Hajat besar kami, Sumbawa harus bersih, transparan, dibawah komando Sekda, di bawah pengawasan pengelolaan keuangan. Juga dukungan semua ASN di Sumbawa,” kata Bupati Sumbawa saat interaktif di Radio Global FM Lombok, Selasa (31/5), usai penerimaan penghargaan WTP di Kantor BPK Perwakilan NTB. Memang ada dampak siginifikan dirasakan dari postur anggaran dengan peningkatan perolehan DAK dari pusat, sejak WTP tiga kali sebelumnya.
Hadir dalam interaktif itu, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak., Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M.
WTP keempat kali berturut – turut ini diakui Bupati buah dari kerja pendahulunya, mantan Bupati Jamaludin Malik dan Wakilnya Arasy Mukhan. Mereka dianggapnya punya jasa besar, sehingga pihaknya tinggal melanjutkan dan kini mempertahankan predikat itu. “Pada 17 Februari saya dilantik. Saya sudah wanti wanti Sekda dan jajaran, jangan sampai WTP turun. Dan Alhamdulillah, kerja keras kami tercapai,” ujarnya.
Bahwa peran paling besar diakuinya dari para ASN di Sumbawa sampai di tingkat paling bawah, karena opini ini akan tergantung bagaimana mengelola keuangan yang dilakukan oleh ASN. Sebab jika masih ada satu atau dua SKPD saja bermasalah, 
maka berakibat penilaian, karena pengelolaan keuangan sifatnya terintegrasi.
Sementara Sekda menambahkan, tahun keempat WTP tidak lepas dari support Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, kepada dirinya sebagai petinggi birokrasi. Hal lain, peran serta strategis dari Kepala BPK NTB dan seluruh auditor yang dianggap membantu pihaknya. “Kami tidak hanya diperiksa, tapi diberikan bimbingan menyajikan laporan dengan wajar. Mereka (BPK) sangat support kami, sehingga penghujung laporan, kami diberikan rekomendasi- rekomendasi. Kami tindaklanjuti sesuai harapan tima auditor,” tegasnya.
Plt. Kepala Wahyu Priyono ditanya bagaimana akhirnya Sumbawa berhasil mempertahankan WTP? Menurut Wahyu, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah setempat memenuhi kewajiban mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “BPK ini kan sebagai lembaga keuangan. Tugas kita ikut mendorong agar pemerintahan itu bisa mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab,” tegasnya.
Dengan peran dan fungsi auditor, pihaknya mengecek apakah pemerintah sudah menyajikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Mulai dari perencanaan, peklaksanaan, sampai pelaporan. Institusinya kemudina akan mengecek bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan daerah lainnya melakukan penyajian laporan keuangan. “Jadi salah satu tugas BPK menyampaikan laporan ke DPRD, namun sebelumnya dilakukan audit selama dua bulan. Artinya, ini membandingkan antara realisasi sesungguhnya dengan kenyataan di lapangan denghan kriteria yang dilakukan,” paparnya.
Terhadap Kabupaten Sumbawa yang selama empat tahun memperoleh predikat WTP, diyakinkannya karena pengelolaan keuangan sudah sesuai standar aturan pemerintah. Bupati dan jajarannya dianggap berhasil menghidupkan fungsi pengendalian internal. Sehingga kalau pun ditemukan kesalahan-kesalahan pengelolaan keuangan itu masih dalam batas yang wajar . “WTP bukan berarti celar 100 persen tidak ada penyimpangan. Tetapi penyimpangannya kecil, di banding jumlah uang yang dikelola,” sebutnya.
Bagaimana mempertahankan WTP tahun depan? Bupati mengakui telah merancang upaya dan strategi, salah satunya percepatan penyelesaian seluruh tindaklanjut yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jika ada ditemukan kerugian, maka akan langsung diperbaiki. “Kadang kelalaian kita untuk menyikapi temuan itu yang ujungnya nanti akan menjadi penilaain opini. Yang kita hindari ini (opini) tidak turun,” imbuhnya.
Mengisi dialog Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, Drs.H.Baharuddin M.M menyebut, sebelumnya sudah ada komitmen dari birokrasi tingkat atas sampai ke bawah. Ada kerja keras dan kebersamaan. “Sempat was-was memang. Tapi dengan kebersamaan semua teman teman SKPD, kami menindaklanjuti apa yang jadi perintah bupati, apa yang jadi rekomendasi BPK,” ungkapnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin. S.H, M.Si, disela sela penganugerahan WTP, berharap Kabupaten Sumbawa dapat terus mempertahankan penilaian laporan keuangan dengan opini WTP. Sebab WTP keempat kalinya Sumbawa ini tetap merupakan prestasi sendiri. Meski memang masih ada yang harus dibenahi. Sebagai suatu kewajiban konstitusi bagi para pemerintah daerah.
Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, yang ikut menandatangi hasil laporan keuangan bersama bupati, juga sangat mengapresiasi Pemkab Sumbawa, bupati bersama jajarannya khususnya Sekda dan DPPK yang telah konsisten selama empat kali berturut berturut berhasil mempertahankan hasil audit BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2015. Penilaian WTP ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Baik itu menyangkut penyajian material laporan maupun kepatuhan Pemkab terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. “Sekali lagi kami sampaikan peristiwa ini merupakan suatu kebanggaan prestasi yang membanggakan dan patut diapresiasi setinggi tingginya.
Pihaknya berharap prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Adapun masukan dan saran yang diberikan BPK hendaknya segera ditindaklanjuti. Serta dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku. (arn/ars/*)
Sumber: Suara NTB
