SELONG – Kegagalan Lombok Timur (Lotim) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim bukanlah aib.
Kendati kembali harus puas dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), capaian daerah ini dianggap sangat memuaskan.
”Progres kita sudah optimal,” kata Sekretaris Dinas PPKA Lotim Iswan Rakhmadi, kemarin.
Diuraikan, dalam waktu satu tahun daerah ini menunjukkan percepatan perbaikan terkait opini keuangan. Ketika tahun sebelumnya juga mendapat WDP, nilai aset yang bermasalah mencapai Rp 400 miliar. Sedangkan saat ini hanya tersisa Rp 46 miliar saja.
”Kita sudah kerjakan Rp 354 miliar dalam satu tahun,” katanya.
Hal tersebut menurutnya bukanlah perkara mudah. Namun terkait WDP, ia mengatakan penilaian memang sepenuhnya ada di tangan BPK. ”Mungkin (sisa,red) Rp 46 miliar dianggap belum cukup,” sambungnya.
Memperbaiki hasil tersebut, pemerintah tetap akan bekerja keras. Bahkan kini sudah direncanakan sensus barang milik daerah.
Menggunakan aplikasi yang juga sudah disiapkan, Pemerintah Lotim juga menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ditanya mengenai aset Rp 46 miliar yang menjadi sumber masalah, ia mengatakan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) kebanyakan berada di KIB Huruf E. Untuk kategori tersebut, asetnya semisal buku.
”Ada di semua SKPD,” katanya ketika ditanya apakah Dikpora Lotim tempat aset tersebut paling banyak.
Kendalanya adalah, berbagai jenis buku sejak tahun 60an juga harus ditemukan keberadaannya. Disesuaikan dengan data yang dimiliki. ”Kita harus tetap optimis,” tandasnya.
Optimisme serupa juga diucapkan Wakil Ketua DPRD Lotim Daeng Paelori yang mengatakan WTP tinggal menunggu waktu saja.
Jika percepatan perbaikan yang sudah dicapai kali ini bisa dipertahankan, dia meyakini tahun depan hasil lebih baik bisa diperoleh. ”Insya Allah dapat WTP,” katanya. (yuk/r3)
Sumber: Lombok Post
