Mataram (suarantb.com) – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta pemerintah daerah mempublikasikan hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Ini disampaikan oleh Koordinator FITRA NTB, Ervyn Kaffah dalam unggahan di akun Facebook miliknya, Rabu, 10 Mei 2017.
Dalam statusnya, Ervyn menulis uang yang dikelola pemda adalah milik rakyat, hingga rakyat perlu mencermati pengelolaan uang tersebut. Berikut isi dari statusnya.
“Saudaraku, uang yang dikelola oleh seluruh pemda se-NTB itu uang Anda, warga NTB,” tulisnya.
Dengan demikian, ia membayangkan bahwa masyarakat selaku pemilik uang seharusnya berpikir untuk meminta seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaporkan penggunaannya kepada si empunya uang.
“Minta seluruh Kepala Daerah itu umumkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda itu Saudara. Suruh upload ke website Pemda sehingga bisa Anda cermati dan melakukan pengawasan atasnya.”
Dikonfirmasi suarantb.com terkait tujuan dari unggahan tersebut, Ervyn menyatakan itu langkah untuk membantu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mewujudkan pemerintahan yang bersih di NTB. Sebagaimana sering diungkapkan TGB dalam berbagai kesempatan.
“Sesuai misi daerah dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bersih dan melayani. Salah satu yang harus dikerjakan untuk mencapainya saya kira dengan membiasakan Pemda transparan kepada masyarakat,” ungkapnya melalui pesan singkat.
Anjuran TGB yang bagus itu, menurut Ervyn harus ditindaklanjuti oleh bawahannya di birokrasi daerah untuk mulai terbuka dalam pekerjaannya. Termasuk mempublikasikan hasil audit BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat luas.
“Saya juga berharap publikasi serupa juga dilakukan oleh seluruh Kepala Daerah Pemkab/Kota se-NTB. Sehingga publik luas dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan,” katanya.
FITRA berkeyakinan saat ini sudah bukan masanya untuk menutup-nutupi soal anggaran. Justru Ervyn menyerukan kepada publik agar mendorong dan meminta seluruh Kepala daerah untuk umumkan hasil audit pengelolaan keuangan daerah.
“Umumkan di website pemda masing-masing sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum yang membutuhkan,” tambahnya. (ros)
Sumber: Suara NTB
