Polemik jaring pengaman sosial (JPS) daerah pemilihan (dapil) DPRD NTB berakhir menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Fungsi DPRD kan pengawasan. Dalam hal ini seharusnya memberi contoh yang baik,” kata Direktur SOMASI NTB Dwi Arie Santo, Minggu (20/12/2020). Kata Aries -sapaan karibnya-, dalam setiap audit yang bermuara pada temuan BPK, tentu sudah sangat detail. Mengenai siapa-siapa yang bertanggung jawab. ”Tentu ini jadi catatan bagi DPRD dan harus juga mereka selesaikan,” ujarnya. Di awal pandemi covid, pemerintah diketahui memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
