GIRI MENANG – Pengelolaan keuangan negara harus ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, Pemkab Lobar mengundang Ketua BPK RI dalam ceramah optimalisasi audit keuangan Negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam ceramahnya, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan, pengawasan atas pengelolaan keuangan Negara menjadi suatu keharusan. Ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah.
Berdasarkan tahun lalu, dari hasil laporan keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTB, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, hasilnya lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pusat.
”Kalau pemeriksaan keuangan seluruh kementerian dan lembaga di pusat, itu 71 persen yang dapat opini WTP. Untuk NTB nilainya 81 persen,” katanya.
Dari itu, Harry melihat kesadaran pemerintah daerah, baik pemprov, pemkab dan pemkot, dalam menjalankan manajemen dan pemerintahan yang bersih masih lebih tinggi dari pusat. ”Termasuk opini WTP yang diraih Pemkab Lobar tahun lalu,” ujarnya.
Hanya saja, kata Harry, yang harus menjadi catatan penting untuk Lobar, jangan mengkampanyekan bagaimana harus mempertahankan opini WTP lagi. Tetapi harus berupaya mengelola anggaran untuk memakmurkan rakyat.
”Arahkan anggaran pusat dan daerah untuk kepentingan rakyat, mengurangi jumlah orang miskin di daerah,” sarannya.
Sementara itu, Bupati Lobar Fauzan Khalid mengatakan, acara ini merupakan sarana dalam memberikan pencerahan kepada aparaturnya mengenai bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Serta akuntabel dan bersih dalam menjalankan roda pemerintahan.
”Iya untuk akuntabilitas dan pemerintahan bersih, sesuai visi dan cita-cita kita di Lobar,” ujarnya.
Fauzan juga berterimakasih kepada Ketua BPK RI yang menyempatkan waktunya untuk datang membagi pengalaman dan ilmu dalam mengelola keuangan daerah. ”Karena ini menjadi yang pertama kalinya di seluruh Indonesia, Ketua BPK RI mau turun langsung ke kabupaten,” kata Fauzan.
Ceramah dari BPK RI ini dihadiri pula sejumlah kepala daerah se-Provinsi NTB, anggota DPR RI Komisi XI, jajaran muspida dan anggota DPRD Lobar. Acara ini juga merupakan rangkaian kegiatan HUT Lobar ke-58.(dit/r6)
Sumber: Lombok Post
