Anggota VI BPK RI Hadiri Lokakarya BPOM di Mataram NTB
Anggota VI BPK, Fathan Subchi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB dalam rangka menghadiri kegiatan lokakarya yang diselenggarakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Hotel Lombok Astoria pada kamis (28/11/2024). Tema lokakarya yang diusung “Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia”. Dalam rangka meningkatkan peran strategis BPK (peran oversight, insight, dan foresight), peran oversight dilakukan BPK untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas. Dalam peran insight, BPK memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik-praktik terbaik (best practices) untuk dijadikan acuan; menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik. Sedangkan peran yang ketiga yaitu foresight, dilakukan BPK dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal-hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan para pengambil keputusan untuk memiliki dan memilih alternatif kebijakan masa depan.
Dalam lingkup BPOM, peran oversight BPK selama ini telah dilakukan melalui pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan BPOM mendapat opini WTP 10 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Namun demikian, opini WTP belum dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah anggaran yang direalisasikan BPOM telah mendukung secara efektif pencapaian tujuan pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas pokok BPOM. Dalam hal ini diperlukan peran insight dan foresight BPK melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Kinerja dan Pemberian Pendapat BPK.
BPK mendukung BPOM dalam menjawab tantangan seperti luasnya cakupan wilayah pengawasan, kemampuan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran, pertumbuhan pelaku usaha, maraknya online shop, fragmentasi kelembagaan, perizinan, regulasi pengawasan pusat dan daerah, serta banyaknya peredaran dan penyelundupan produk ilegal. Untuk itu, BPOM perlu melakukan koordinasi lintas sektor, yang melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, pelaku usaha sebagai produsen dan distributor serta konsumen/masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan tidak hanya untuk menjamin keamanan dan mutu produk obat dan makanan secara umum, tapi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing produk khususnya di dalam negeri melalui percepatan pelaksanaan berusaha, termasuk kemudahan dan percepatan perizinan serta pendampingan bagi UMKM.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan, BPOM perlu memperkuat manajemen risiko diantaranya kerjasama internasional dan antar lembaga, peningkatan kapasitas laboratorium serta penguatan sistem deteksi dini dengan memanfaatkan dan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi, seperti big data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kecerdasan buatan ini dapat dimanfaatkan untuk proses registrasi produk, deteksi produk illegal, analisis big data, otomasi dalam proses pengujian produk, pengawasan distribusi. Tentu saja, implementasi Artificial Intelligence memerlukan pengembangan infrastruktur digital, pelatihan SDM serta kerangka lainnya yang mendukung.
Selain itu penguatan manajemen risiko juga dapat meliputi peningkatan kompetensi SDM para pengawas melalui pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pakar bidang farmasi dan pangan. Di bidang penegakan hukum BPOM dapat meninjau regulasi agar sesuai dengan perkembangan dan tantangan global serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar untuk memberikan efek jera, terutama pada produk ilegal atau berbahaya. Langkah-langkah ini akan membantu BPOM meningkatkan efektivitas pengawasan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memitigasi risiko yang mungkin muncul di sektor obat dan makanan.
Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan BPK mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh BPOM. Pemeriksaan kinerja memiliki peran strategis dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan, efisiensi program pengawasan obat dan makanan serta alokasi dan penggunaan anggaran BPOM. Melalui Pemeriksaan Kinerja, BPK memberikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut pada akhirnya meningkatkan kinerja pelayanan publik, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik, dan Mendorong Budaya Integritas dan Profesionalisme.
Keberhasilan kita dalam melakukan pengawasan obat dan makanan bergantung pada komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik. Beliau berharap melalui lokakarya ini BPK dan BPOM dapat bersinergi dan berdiskusi secara konstruktif dan membahas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka meningkatkan budaya integritas dan efektivitas kinerja untuk pelayanan publik pengawasan obat dan makanan berkelas dunia.
Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin dalam sambutannya menyampaikan Kami siap berkolaborasi dengan BPOM sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki peran dalam hal pengawasan keamanan makanan (uji keamanan pangan) yang mampu berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Provinsi NTB.
Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan,kegiatan ini dihadiri 150 peserta dari BPOM seluruh Indonesia dan secara hybrid. Lokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat budaya integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pengawasan obat dan makanan, serta mendukung upaya menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan berkelas dunia. Salah satu tujuan strategis penyelenggaraan lokakarya adalah meningkatkan internalisasi budaya integritas di lingkungan BPOM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan BPOM melalui peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Beliau menyampaikan harapan diselenggarakannya lokakarya ini untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka meningkatkan pelayanan publik prima dengan menegakkan integritas tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan ini, Kepala BPOM menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK. Selama menjalin kerja sama, BPK senantiasa mendampingi dan mendorong BPOM untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan BPOM menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Taruna Ikrar juga menyampaikan bahwa pemeriksaan oleh BPK secara tidak langsung merupakan pengujian terhadap keberlanjutan pola kinerja BPOM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. BPOM berkomitmen untuk terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk temuan dan rekomendasi merupakan peluang bagi BPOM untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang dapat meningkatkan akuntabilitas BPOM, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun kinerja.
Kepada pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama BPOM, serta pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM yang hadir dalam lokakarya, Taruna Ikrar berpesan agar tindak lanjut ini bukan hanya sekadar wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk perbaikan nyata untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sebagai penutup, Kepala BPOM berharap agar lokakarya ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelayanan publik pengawasan obat dan makanan berkelas dunia.
