Kamis, 15 Maret 2012, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, menghadiri undangan dari Gubernur NTB dalam rangka ramah tamah dengan seluruh Kepala Daerah di wilayah Provinsi NTB. Pada kesempatan itu, Anggota VI BPK RI memaparkan tugas pokok dan fungsi BPK RI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Menurut Anggota VI BPK RI, dalam mengelola keuangan daerah dan negara harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan selalu mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya jangan sampai terulang lagi.
Selain melakukan dialog dengan para pejabat tersebut, sebelumnya Anggota VI BPK RI juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke beberapa sekolah dan puskesmas. Dari kunjungan tersebut, Anggota VI BPK RI memperoleh info dan gambaran atas pengelolaan dana BOS yang sudah tersalurkan dan penggunaanya oleh sekolah.
Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah, Anggota VI BPK RI mendapati bahwa pengelolaan atas dana BOS di beberapa sekolah tersebut sudah sangat baik, walaupun masih terdapat adanya kelemahan yang perlu disempurnakan. Sedangkan untuk pengelolaan Jamkesmas kepada masyarakat miskin yang sudah berjalan, Anggota VI BPK RI meminta untuk lebih ditingkatkan kedepannya. Beliau mengharapkan agar regulasi yang mengatur tentang dana bantuan untuk pendidikan dan kesehatan tidak menghambat pelaksanaannya di lapangan.
Hadir juga dalam acara yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur tersebut, Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM, Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkieflimansyah, Anggota DPR dari Dapil NTB Muhammad Syafruddin, Ketua DPRD NTB, Bupati dan Wali kota se-NTB. Gubernur Zainul Majdi menyambut baik pertemuan Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD se-NTB, dengan BPK RI dan anggota DPR RI Komisi XI. Kedatangan Anggota VI BPK RI dan anggota DPR RI ini sangat relevan dan sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan dan bertanggung jawab. Gubernur berharap kepada semua Bupati/Walikota dan Ketua DPRD agar pertemuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menanyakan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi di daerah, khususnya permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan negara serta pengelolaan asset.
Selain itu Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA, optimis, laporan keuangan tahun 2011 bisa lebih baik lagi. Gubernur mengharapkan pertemuan yang diadakan ini merupakan momentun untuk memacu melakukan perbaikan agar opini disclaimer yang saat ini ada di Pemerintah Provinsi NTB menjadi lebih baik.
Pada kesempatan itu juga, anggota Komisi XI DPR RI Dr. H. Zulkiflimansyah dan anggota DPR RI Syafruddin siap memberi bantuan serta menjembatani pemerintah daerah yang ada di wilayah NTB dalam menyuarakan pemasalahan-permasalahan dan aspirasi kepada pemerintah pusat, baik Presiden RI maupun para Menteri. (Red)
