BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB akan melakukan audit khusus terkait dengan penggunaan dana desa di daerah ini pada semester II 2016 ini. Tahun ini, NTB memperoleh dana desa sebesar Rp 667 miliar lebih dari pemerintah pusat melalui APBN 2016.
‘’Jadi nanti di semester berikutnya (ke dua) khusus pemeriksaan dana desa. Audit khusus rencananya. Biasanya kita lakukan sampel karena jumlah desanya ribuan di sini,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.
Dikatakan, pada semester I 2016 ini, BPK Perwakilan NTB sedang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB tahun 2015. Audit LKPD Pemda tahun 2015 ini ditargetkan rampung dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akhir Mei mendatang. Sehingga, kata Wahyu, BPK akan berencana melakukan audit khusus dana desa pada semester II mendatang. Wahyu mengatakan, kepala desa tak perlu takut membelanjakan dana desa sepanjang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan, kepala desa tak perlu khawatir tersangkut hukum, sepanjang dana desa digunakan sesuai dengan pedoman yang ada.
‘’Mereka (kepala desa) tak perlu takut selama peraturan perundang-undangan itu mereka patuhi. Ndak masalah,’’ ujarnya.
Tahun 2016, NTB memperoleh dana desa sebesar Rp 667 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukkan bagi 995 desa di seluruh NTB. Jika dihitung, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 565 juta pada tahun 2016. Tahun 2015 lalu, alokasi dana desa untuk NTB sebesar Rp 301 miliar lebih. Rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 200-300 juta.
Dana desa tahun 2016 ini akan disalurkan sebanyak dua tahap. Untuk tahap I akan mulai disalurkan pada April ini. Sementara tahap II kemungkinan pada Agustus. Pada Maret lalu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB masih menunggu laporan surat pertangungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa tahun 2015. Sedikitnya masih ada 25-30 persen desa yang belum tuntas membuat SPJ.(nas)
Sumber: Suara NTB