Terjangkit PMK, DKP3 KLU Tunda Pengadaan Ternak Pokir DPRD Senilai Rp3,7 Miliar
Tanjung (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, menunda pengadaan ternak pokok pikiran DPRD Lombok Utara. Sedianya, pada...
TINDAK LANJUTI TEMUAN BPK, BUPATI LOBAR TEGUR PIMPINAN OPD
Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegur para pimpinan Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersangkut dengan temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun...
TERKAIT LONGSOR SENGGIGI, POLISI WARNING DISPAR LOBAR
MATARAM-Longsor pada proyek penataan kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi polisi. Ditreskrimsus Polda NTB kembali menurunkan tim, pascalongsor yang terjadi pada Deram...
Pembangunan Poltekpar Terancam Distop
Pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok terancam distop. Sebab Pemprov NTB kalah pada tingkat banding atas objek sengketa berupa tanah 41,5 hektare di Desa Puyung,...
Pemdes Gili Minta Tambahan Armada Angkut Sampah
Tanjung- Pemdes Gili Indah meminta armada angkut sampah untuk 2 Gili, Air dan Meno ditambah. Sarana angkut ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan volume...
Proyek Loteng Terlambat Terancam Tak Dibayar
Sejumlah proyek yang terlambat tuntas pembangunannya di Lombok Tengah (Loteng), 2019 terancam tidak akan dibayar pemerintah di APBD 2020. Ancaman ini dilayangkan gara-gara dewan...
Pembayaran Utang Sebaiknya Tunggu Hasil Audit BPK
MATARAM – Pemprov NTB tengah melakukan pergeseran anggaran di APBD 2022 guna menutupi utang proyek atau program pada 2021 kepada pihak rekanan sebesar Rp...
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DIDUGA BOCOR, DPRD LOTENG BENTUK PANSUS
PRAYA-Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi di Loteng sangat besar. Namun realisasi pajak dan restribusi daerah masih rendah. Dewan menilai pengelolaan...
Ratusan P3K di Mataram Akhirnya Terima SK Pengangkatan
Mataram- Sebanyak 475 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Mataram menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. SK pengangkatan sebagai P3K tersebut sudah dinanti...
UMP NTB Tahun 2022 Naik 1,07 Persen
MATARAM - Dengan menggunakan formula penghitungan Upah Minimum sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, menghasilkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB...
