PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JPS DAN DAMPAK EKONOMI DAPAT PORSI PALING BESAR DARI 54,4 MILIAR DANA COVID-19...

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengalokasikan anggaran total senilai Rp 54.463.592.903 untuk kegiatan pencegahan dan penanganan wabah corona virus disease (Covid-19). Anggaran sebesar itu...

PEMPROV NTB RAIH PREDIKAT WTP UNTUK KE SEMBILAN KALINYA DARI BPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali meraih  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran...

LOMBOK BARAT RAIH WTP KE-6 KALI

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di tengah wabah covid-19 yang saat ini melanda. Penyerahan predikat WTP ini dilakukan...

PEMKOT MATARAM MERAIH OPINI WTP TERHADAP LHP KEUANGAN 2019

Pemerintah Kota Mataram, meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia...

HARGA TAK SESUAI, BPK BAKAL AUDIT PENGADAAN BARANG JPS MATARAM

MATARAM-Selisih harga di item barang program jaring pengaman sosial (JPS) segera ditindaklanjuti Pemkot Mataram. ”Nanti ada post audit, yang dilakukan BPK dengan dibantu Inspektorat,”...

HARGA TAK SESUAI, BPK BAKAL AUDIT PENGADAAN BARANG JPS MATARAM

Selisih harga di item barang program jaring pengaman sosial (JPS) segera ditindaklanjuti Pemkot Mataram. ”Nanti ada post audit, yang dilakukan BPK dengan dibantu Inspektorat,”...

HARGA TAK SESUAI, BPK BAKAL AUDIT PENGADAAN BARANG JPS MATARAM

Selisih harga di item barang program jaring pengaman sosial (JPS) segera ditindaklanjuti Pemkot Mataram. ”Nanti ada post audit, yang dilakukan BPK dengan dibantu Inspektorat,”...

Pemprov NTB Raih Predikat WTP ke Sembilan Kalinya dari BPK

Mataram, PSnews – Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun...

SRI MULYANI: PERPPU 1/2020 TELAH MENJADI UU 2/2020

Jakarta (Inside Lombok) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan COVID-19 telah...

PENGADAAN JPS TIDAK MESTI ANDALKAN APBD

Selong (Suara NTB) – Pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tengah didistribusikan oleh Pemprov NTB dan Pemda Lombok Timur (Lotim) diharapkan tidak hanya mengandalkan...
Free WordPress Themes, Free Android Games