MATARAM – Meski Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus menjadi perhatian. Apalagi sebagian temuan tersebut menimbulkan kerugian negara.
Para wakil rakyat di DPRD NTB, tetap mengingatkan eksekutif untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan BPK. Meski banyak anggota DPRD namanya masuk dalam temuan BPK, bukan berarti mereka akan malu untuk mengingatkan eksekutif.
Ketua fraksi PPP DPRD NTB, Mohammad Akri mengatakan, langkah cepat dan sigap harus ditunjukkan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk menyelesaikan temuan BPK itu. “Kami meminta kepada pemerintah daerah segera menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang tepat agar temuan-temuan tersebut dapat diminimalisir di masa mendatang,” ujarnya, Senin (14/6).
Temuan BPK yang dimaksud, diantaranya pengelolaan pendapatan retribusi pada 2 OPD belum tertib, penerimaan lain-lain pada balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi tidak dilaporkan dan disetor ke kas daerah,
kesalahan penganggaran atas belanja daerah tahun 2020, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru dan belanja perjalanan dinas pada setwan, pelaksanaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS tidak sesuai ketentuan.
Selanjutnya belanja beasiswa kepada masyarakat berprestasi belum berpedoman pada ketentuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos tidak memadai, pengelolaan belanja yang bersumber dari dana BOS tidak sesuai ketentuan.
Kemudian pelaksanaan 16 paket pekerjaan pada 8 opd tidak sesuai kontrak, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan mekanisme tambahan uang tidak tertib. “Ini perlu segera diselesaikan, sehingga predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih berkualitas dan bermartabat,” ucapnya.
Juru bicara fraksi Nasdem, H Asaad Abdullah juga mengingatkan Gubernur untuk melakukan evaluasi serius atas temuan BPK. “Ekesekutif harus melakukan evaluasi kinerja dan penertiban administrasi,” ucapnya.
Dikatakan, apa yang menjadi hasil temuan BPK tentunya dapat berimplikasi terhadap kinerja keuangan daerah. “Karena itu, kami meminta kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap OPD terkait, dan meminta kepada Gubernur untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK tersebut,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan ketua fraksi BPNR DPRD NTB, HL Budi Suryata. Semua temuan BPK harus ditindaklanjuti. Catatan pentingnya, jangan sampai terjadi lagi. (zwr)
Sumber: Radar Lombok
