DPRD Lombok Barat dan Lombok Timur Ikuti Sosialisasi Aplikasi MANDALIKA
Mataram, bertempat di auditorium BPK NTB, dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi MANDALIKA (Media Komunikasi Digital Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-DPRD) sebanyak 2 sesi : sesi 1 tanggal 7 November 2023 dihadiri oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat dan sesi ke 2 tanggal 8 November 2023 dihadiri oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur.
MANDALIKA adalah aplikasi berbentuk web based yang dapat digunakan melalui website, laptop, ios, dan sebagainya serta aplikasi web view pada android yang berfungsi untuk mempermudah komunikasi tindak lanjut pemeriksaan BPK NTB dengan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat secara Digital sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
BPK NTB berkomitmen terus mengembangkan sistem digitalisasi yang memudahkan para stakeholder untuk mendapatkan informasi yang resmi dan keterbukaan BPK NTB dengan layanan digitalisasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
Sudarmono, Kepala Subauditorat NTB I-BPK NTB menyampaikan bahwa BPK mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Didalam LHP memuat rekomendasi yang harus ditindak lanjuti. Untuk memastikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti, BPK NTB membangun sinergi dengan DPRD yaitu diluncurkannya Aplikasi MANDALIKA.
aplikasi seperti ini belum pernah ada di Perwakilan BPK lain bahkan di pusat. BPK NTB membuat inovasi ini untuk memfasilitasi dan mempermudah DPRD agar tahu dan paham akan Temuan Pemeriksaan sebagai bahan dengar pendapat (7-8 November 2023).
Hj. Nurhidayah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam sambutannya menyambut gembira dengan diluncurkannya aplikasi MANDALIKA dikarenakan ada jembatan komunikasi antara DPRD dan BPK. Para Anggota DPRD pun dapat berperan aktif dalam aplikasi ini. Beliau berharap semoga kerjasaama ini akan membuahkan hasil yang baik kedepannya (7 November 2023).
Murnan, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa Aplikasi MANDALIKA ini mempermudah kerjasama dan kolaborasi dalam melakukan pengawasan perkembangan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (8 November 2023).
