MATARAM – Proyek Puskesmas Pagesangan dan Tanjung Karang milik Dinas Kesehatan Kota Mataram ikut diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua proyek ini, molor sampai dengan batas waktu pengerjaan.
Bahkan dengan penambahan waktu 50 hari kerja setelah masa kontrak berakhir, proyek ini terpantau kemarin masih dikerjakan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram H Usman Hadi, sempat menolak memberi keterangan. Tetapi setelah didesak, ia menegaskan jika dua proyek itu sudah serah terima atau Provisional Hand Over (PHO). “Sudah PHO,” jawab Usman pendek.
Ia pun menepis tudingan, jika dua proyek puskesmas yang menyita perhatian karena terus molor itu statusnya putus kontrak. Karena melebihi batas waktu tambahan yang telah diberikan.
Usman bahkan meyakinkan jika dua puskemas itu telah ditempati saat ini. “Sudah ditempati sekarang,” cetusnya.
Secara tegas, ia mengatakan tidak pernah melakukan putus kotrak dengan pelaksana. Bahkan, menurutnya ada dari Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) yang ikut memproses PHO tersebut. “Udah dia (Bagian APP) yang PHO, dia!” ujarnya.
Saat ini, kedua puskesmas itu tengah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Pemeriksaan ini juga bersama dengan 5 proyek puskesmas lainnya yang dikerjakan tahun anggaran 2016. “Semua-semua, (puskesmas) Cakra dan lain sebagainya diperiksa BPK,” ungkapnya.
Pemeriksaan ini, merupakan bagian dari pemeriksaan tahunan BPK di Pemkot Mataram. Ia bahkan mengaku bersyukur, pemeriksaan cepat diproses di proyek-proyek Dikes. Sehingga jika ada kekurangan, pihaknya segera bisa mencarikan bukti-buktinya.
Usman sendiri membantah tahu apa saja item yang menjadi fokus perhatian BPK pada proyek-proyek itu. “Ndak tahu saya, ya mungkin kesesuaian dengan RAB-nya,” cetusnya.
Uniknya, Usman mengaku sudah melakukan PHO, namun saat ditanya apakah ada item yang tidak sesuai dengan rancangan awal, Usman mengaku belum tahu. “Tidak tahu, belum periksa,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Kota Mataram M Suryadi menjanjikan, tidak ada proyek molor lagi tahun ini. Ia optimis, meski lelang proyek besar belum masuk hingga berakhir minggu pertama bulan ketiga ini.
“Tahun kemarin itu ada yang masuk (pagu) sampai Rp 6 miliar, ada juga yang Rp 4 miliar (karena itu molor),” kata Suryadi.
Tetapi, tahun ini proyek yang paling tinggi hanya untuk pembangunan gedung Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Meski belum tahu rinciannya, ia yakin nilainya di bawah Rp 4 miliar. Sehingga, proyek dipastikan bisa tuntas tepat waktu.
“Tapi walau begitu tetap kita genjot agar secepatnya dilelang. Memang ada yang besar lainnya yakni jalan Rp 68 miliar, tapi kalau jalan biasanya cepat jadi. Beda dengan gedung,” tandasnya. (zad/r5)
Sumber: Lombok Post
