Giri Menang (Suara NTB) – Belanja bantuan sosial (bansos) 20 anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 142.900.000 menjadi temuan BPK-RI. 20 anggota dewan inipun terpaksa mengembalikan belanja bansos tersebut ke kas daerah. Dari 20 anggota DPRD, terdapat 7 anggota DPRD masih aktif, sedangkan sisanya 13 anggota dewan tidak aktif lagi.
Mengacu rekap temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor LHP : 02/S/XIX/.MTR/01/2011 tanggal 4 Januari 2011 terkait belanja bansos anggota DPRD tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2014. Dari 20 anggota DPRD yang menunggak Rp 142.900.000 ini, 15 anggota DPRD sudah melunasi pengembalian bansos senilai Rp 97.400.000. Dari 15 anggota DPRD ini, 9 orang anggota sudah tidak aktif, sedangkan 6 anggota masih aktif menjabat.
Sedangkan anggota dewan yang belum mengembalikan belanja bansos sebanyak lima anggota Dewan dengan nilai Rp 45.500.000. Dari lima anggota dewan, satu anggota dewan masih aktif menjabat. Bersangkutan berasal dari Fraksi PPP. Sedangkan empat orang lainnya, sudah tidak menjabat. Satu orang di antaranya ditahan di LP dan satu orang lagi meninggal. Jumlah tunggakan belanja bansos ini bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga paling besar Rp 35 juta.
Dikonfirmasi mengenai data ini, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Lobar Drs. L. Supriadi mengakui tunggakan pengembalian belanja bansos 2010-2014 hanya satu anggota aktif yang belum melunasi pengembalian. Sedangkan sisanya kebanyakan mantan anggota dewan yang belum mengembalikan.
“Di sini sudah tidak ada, tinggal satu orang anggota DPRD masih aktif yang belum melunasi. Itupun bersangkutan sudah menyicil,” jelasnya.
Dikatakan, terkait temuan ini berada di Dinas PPKD (sekarang bernama Bapenda). Pihak Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi untuk menagih anggota dewan yang masih aktif saja.
Bagi anggota dewan yang sudah tidak aktif, tentu penagihannya dilakukan oleh SKPD terkait. Kecuali temuannya di Sekretariat Dewan, tentu pihaknya bakal melakukan penagihan.
Untuk membantu penagihan terhadap anggota dewan yang masih aktif, jelasnya, pihaknya sudah berupaya maksimal. Buktinya, dari 7 anggota dewan sudah hampir semua melunasi pengembalian belanja bansos.
“Jadi tinggal satu orang saja yang belum melunasi, itupun bersangkutan sudah mencicil Rp 1 juta sebulan, terakhir bersangkutan akan menyelesaikan cicilan bulan enam (Juni, red),” jelasnya. (her)
sumber: Suara NTB
