Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
akan memberikan sanksi kepada desa-desa yang terjadi penyimpangan penggunaan dana
desa mulai tahun ini. Apabila ada Kepala Desa (Kades) yang ditetapkan menjadi tersangka
oleh aparat penegak hukum (APH) soal dugaan penyalahgunaan dana desa (DD), maka
anggaran DD tahap berikutnya akan disetop atau dihentikan.
