Mataram, 2 Februari 2015, Bertempat di Auditorium Kampus IPDN Regional NTB di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar mengisi Kuliah Umum yang dihadiri oleh para praja (mahasiswa/i) kampus tersebut. Kuliah Umum dengan tema “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah” ini dihadiri oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Dedi Riandono, dan Direktur Kampus IPDN NTB Abdul Malik.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan bahwa topik yang akan disampaikan dalam Kuliah Umum ini adalah topik yang sangat penting. Beliau mengatakan bahwa dalam menciptakan interaksi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat di dalam membangun kredibilitas dan legitimasi pemerintah, legitimasi formal melalui proses pemilihan, melalui Undang Undang, tetapi legitimasi substansial bergantung pada bagaimana kita melaksanakan amanah dan bagaimana membangun pola interaksi dengan masayarakat. Jika kita (pemerintah) ingin membangun legitimasi yang kuat di tengah masyarakat maka akuntabilitas dan transparansi wajib hukumnya untuk ditumbuhkan.
“Mau mendapatkan legitimasi yang kuat, mau mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan tugas oleh masyarakat, maka wujudkan akuntabilitas dan transparansi” Jelas beliau.
Anggota VI BPK sebagai keynote speaker dalam kuliah umum ini menyampaikan tupoksi BPK untuk memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. BPK RI memeriksa asal usul dan besarnya penerimaan negara, di mana disimpan serta untuk apa uang negara digunakan, mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sehingga terwujud good and clean government. Tujuan diadakan kuliah umum ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangannya dalam rangka mendorong keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
