MATARAM – Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin optimis tahun ini pemerintah provinsi akan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut diungkap Wagub saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terkait dengan Belanja Daerah Tahun 2015.
“Tahun ini, kita mendapat pengelolaan keuangan yang terus membaik. Temuan-temuan BPK lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkap wagub saat konferensi pers usai menerima LHP dari BPK di Ruang Ketua DPRD NTB.
Ketua BPK RI Perwakilan NTB Sumardi mengatakan, pengelolaan belanja daerah Provinsi NTB tahun ini semakin membaik. Walaupun ada beberapa rekomendasi yang harus segera diselesaikan dalam waktu 60 hari kedepan.
“Saya harap pemprov segera memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki adaministrasi yang masih kurang lengkap dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengeloaan keuangan daerah,” harapnya.
Sumardi juga meminta pemerintah untuk tetap fokus pada regulasi pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan. Terutama UU Nomor 14 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan daerah dan keuangan negara. Hal ini untuk meningkatkan komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Demikian pula dengan SDM pengelola keuangan perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan belanja daerah yang sukses diraih oleh Pemprov NTB di tahun-tahun sebelumnya. “Pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah ini untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Juga untuk menulai kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak akan muncul masalah yang sama di tahun-tahun mendatang” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, Amin merasa yakin dan optimis pemerintah NTB akan meraih predikat opini WTP yang kelima tahun ini. Sebelumnya Pemprv NTB empat tahun berturut-turut meraihnya. “Kita ingin predikat WTP ini manjadi tradisi Pemprov NTB. Terkait dengan beberapa kekurangan yang menjadi temuan BPK, kita akan segera perbaiki,” jelas orang nomor dua di NTB tersebut.
Untuk itu, Wagub akan terus mendorong perbaikan pengelolaan belanja daerah tersebut untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. “Belanja daerah, baik kecil maupun besar harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Jangan karena belanjanya kecil, terus kita mengabaikan peraturan yang ada, itu tidak boleh. Kita tidak ingin temuan sekecil apapun akan menghalangi kita meraih WTP,” jelasnya.
Amin berharap semua SKPD lingkup Pemprov NTB terus berbenah untuk memperbaiki pengeleloaan keuangan yang ada. Sehingga, WTP tersebut benar-benar menjadi tradisi bagi pemerintah Provinsi NTB. (uki/r9)
http://www.lombokpost.net/2016/01/02/ntb-optimis-raih-wtp-ke-5/
