GIRI MENANG – Realisasi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Lombok Barat hingga akhir semester pertama, sangat jauh dari target. Bahkan, realisasi tahun ini jauh lebih rendah dari capaian di dua tahun terakhir.
Hingga akhir Mei saja, PAD Lombok Barat baru terealisasi sebesar 24 persen. Sedangkan dua tahun belakangan, di periode yang sama, tercapai lebih dari 30 persen. Padahal tahun ini, target PAD Lobar mencapai angka Rp 218 miliar, lebih tinggi Rp 26 miliar dari target PAD 2015.
Realisasi rendah ini pun mengundang kekecewaan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid. Dia mengatakan, setiap SKPD harus lebih giat. Terutama SKPD yang menjadi sumber PAD terbesar.
”Iya saya suruh untuk kerja lebih keras,” kata Fauzan usai Pra Rapim di ruang kerjanya, kemarin (27/5).
Padahal tahun ini, Fauzan menargetkan persentase realisasi PAD bisa seperti tahun lalu, 90 persen. Dengan target PAD jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, angka realisasi 90 persen tentu sudah sangat bagus untuk Pemkab Lobar.
”Kalau capaian sama seperti tahun lalu, bersyukur. Sudah luar biasa kita untuk tahun ini,” ujarnya.
Fauzan menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya capaian PAD hingga akhir semester pertama. Di antaranya putusan MK terkait judicial review tarif retribusi menara telekomunikasi.
Putusan MK memang berdampak langsung terhadap raihan PAD Lobar dari sektor menara telekomunikasi. Dimana efeknya Lobar kehilangan lima persen dari potensi yang ada.
”Jadi sedang kita susun Perda baru, untuk menyesuaikan dengan putusan MK,” ujarnya.
Fauzan melihat dari segi potensi PAD Lobar, target Rp 218 M, masih sangat rasional untuk tercapai. Caranya tentu tidak dengan mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata saja. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun dilirik pemkab.
Namun, lanjut Fauzan, nilai PBB di Lobar tidak rasional. Angkanya pun 20 persen lebih rendah dibandingkan Kota Mataram.
”Karena itu, tahun depan kita harus sensus PBB, guna melihat seberapa besar potensinya,” ujarnya.
Terpisah, Sekda Lobar Mochammad Taufiq mengatakan, dengan naiknya target PAD, sudah seharusnya diiringi dengan kenaikan realisasi pencapaian. Bukan sebaliknya, target tinggi namun realisasi jauh lebih rendah dibanding tahun lalu di periode yang sama.
”Naiknya PAD, tentunya capaian pun harus mengiringi,” ujarnya.
Taufiq mengatakan, tidak tercapainya PAD akan berdampak buruk bagi pemkab. Sebabnya, dana-dana yang sudah dibelanjakan harus dicarikan penggantinya melalui pendapatan daerah.
Karena itu, tidak menutup kemungkinan, ketidakcapaian PAD nanti, akan berimbas pada pemotongan anggaran. Taufiq pun meminta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar untuk mencari terobosan.
”Kalau tidak sanggup, ya harus dilakukan kebijakan pemotongan anggaran. Untuk menutupi PAD yang tidak tercapai,” tegasnya.(dit/r4)
Sumber: Lombok Post
