Dompu – Kunjungan kepala perwakilan BPK Provinsi NTB ke Kabupaten Dompu pada hari Selasa, 23 April 2013 lalu dalam rangka penandatanganan naskah Keputusan Bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB dan Bupati Bima tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Kabupaten Bima dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan disepakatinya Keputusan Bersama tersebut, maka Kabupaten Dompu menjadi entitas keempat di wilayah pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi NTB yang siap untuk menyukseskan program e-Audit.
Acara prosesi diawali dengan ramah tamah di pendopo kabupaten yang dihadiri oleh Inspektur, Kepala DPPKAD, Wakil Bupati, dan Bupati Dompu. Pada kesempatan tersebut, Bupati Dompu membeberkan berbagai potensi wisata dan pertanian di wilayahnya kepada kepala perwakilan BPK yang kebetulan saat itu adalah untuk pertama kalinya beliau berkunjung ke Kabupaten Dompu selama menjabat sebagai kepala perwakilan di kantor BPK perwakilan provinsi NTB.
Acara penandatanganan yang diawali dengan pembacaan kalam Ilahi dan ditutup dengan doa bersama tersebut berjalan dengan lancar. Dalam sambutannya, pimpinan BPK perwakilan provinsi NTB menjelaskan pentingnya e-Audit sebagai usaha BPK dalam melaksanakan tugas monitoring agar bisa berjalan lebih baik dengan kecepatan penyampaian informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ditambahkan bahwa nantinya diharapkan administrasi bisa berjalan dengan lebih baik dan tertib karena semua transaksi telah terhubung ke pusat data BPK RI.Pada saat giliran penyampaian sambutan oleh bupati, dikatakan bahwa kabupaten sangat berharap bisa mendapat opini lebih baik di masa mendatang, dan akan selalu akan mendukung inisiatif BPK dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan tertib. Bahkan bupati juga berharap sistem e-Audit bisa menjadi alat deteksi dini yang responsif ketika ada yang tidak beres di pengelolaan keuangan pemda. Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan makan bersama segenap kepala SKPD se-Kabupaten Dompu dan jumpa pers dengan beberapa wartawan media lokal pulau Sumbawa dan daerah NTB.
Pertanyaan yang mengemuka dan diajukan kepada BPK banyak berkisar persoalan penyebab opini Disclaimer yang disandang oleh pemda Dompu sejak tujuh tahun terakhir. Sementara yang ditanyakan kepada Bupati adalah mengenai rencana aksi pemda dalam rangka menaikkan opini dari BPK tersebut. Konferensi pers berjalan dengan lancar dan penuh suasana kekeluargaan. Pada intinya, bupati Dompu dan BPK mengharapkan juga kepada para wartawan agar bisa mengabarkan berita yang positif dan konstruktif kepada para pembacanya. Hal ini diamini oleh para wartawan yang ternyata sama-sama mengharapkan agar opini yang diperoleh kabupaten Dompu bisa meningkat di masa mendatang.
Usai wawancara oleh media, dilanjutkan dengan acara tanya jawab dengan seluruh pimpinan SKPD se-Kabupaten Dompu. Dalam acara pertemuan tersebut, BPK ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait temuan BPK selama ini, apa yang menyebabkan lambatnya tindak lanjut, dan tips bagaimana cara agar tidak terjadi masalah yang berulang di kemudian hari.
