Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar dana Rp1,5 miliar yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2015 segera dikembalikan ke kas daerah. Batas waktu ini sesuai dengan rekomendasi dalam temuan itu yakni 31 Juli 2016 atau 60 hari sejak adanya temuan.
Sumber: Suara NTB
