”Dua Kabupaten Meraih Predikat WTP dan Empat Kabupaten Meraih Predikat WDP”
Mataram, 20 – 21 Mei 2014, Setelah sebelumnya dilaksanakan kegiatan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada kesempatan selanjutnya BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 6 (enam) entitas lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun 6 (enam) entitas yang menerima LHP adalah entitas Pemerintah Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Dompu. Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan Eldy Mustafa kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah masing-masing entitas. Penyerahan ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, yaitu LHP atas Laporan Keuangan, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern.
“Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan dengan mendasar pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.” demikian Kepala Perwakilan, Eldy Mustafa mengawali pidatonya. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2013, dari enam entitas tersebut, sebanyak dua Kabupaten berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah dan empat Kabupaten/Kota lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Adapun pemeriksaan terinci atas LKPD 4 (empat) entitas lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Lombok Utara, masih berlangsung hingga saat ini.
