Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan proyek di Lombok Barat pada tahun 2024 akan dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Proyek PL ini tanpa proses lelang karena sesuai ketentuan kalau nilainya di bawah Rp200 juta maka mekanismenya tanpa lelang. Namun PL ini justru diduga untuk menghindari lelang yang diawasi oleh KPK dan BPKP.
Lebih-lebih terkait pengerjaan PL ini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lantaran Pemkab belum menerapkan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (e-PL). Informasi yang diperoleh media bahwa ratusan paket proyek PL hampir tersebar di semua OPD. Baik berupa pengadaan barang, jasa maupun fisik. Sementara proyek lelang yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP BJ) Setda Lobar belum final lantaran OPD belum semua melaporkan ke ULP.
BLES_01_01 Lelang
