Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, Pemprov NTB terus melakukan evaluasi kinerja SKPD terkait dengan serapan APBD murni 2015, baik realisasi fisik da keuangan. ‘’Evaluasinya terus berlangsung. Dan ini (rendahnya realisasi keuangan sejumlah SKPD triwulan pertama 2015) saya kira salah satu “penyakit” yang seringkali SKPD alami,” kata Wagub dikonfirmasi usai membuka Rakerda Kependudukan dan KB di Kantor BKKBN NTB, Kamis (16/4) siang kemarin.
Realisasi keuangan sejumlah SKPD Pemprov NTB yang rendah pada triwulan pertama menjadi bahan koreksi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengevaluasi dan melakukan pembenahan.
Dikatakan, SKPD yang realisasi keuangan maupun realisasi fisiknya rendah atau tak memenuhi target yang telah ditentukan akan terus dipacu. Meskipun, realisasi keuangan sejumlah SKPD rendah pada triwulan pertama 2015 ini, Amin mengatakan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ada progress peningkatan.
“Tetapi masih juga rendah dan lemah. Ini bagi kita menjadi koreksi sekaligus mengevaluasi, sekaligus melakukan pembenahan,”pungkasnya.
Kalangan DPRD NTB menilai rendahnya serapan sejumlah SKPD per triwulan merupakan bukti dari lemahnya perencanaan. Bagi SKPD yang realisasinya tak mencapai target yang ditetapkam seperti triwulan pertama 2015 ini, kalangan Dewan akan mempertimbangkan pemberian anggaran pada APBD Perubahan. Dewan melihat, ada kecenderungan SKPD Pemprov NTB sibuk mengejar target menjelang berakhirnya tahun anggaran. Padahal, APBD murni 2015 diketok oleh DPRD NTB pada September 2014 lalu.
Realisasi keuangan APBD murni sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB hingga triwulan I (Januari-Maret) 2015 jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Data yang dihimpun Suara NTB, sampai dengan 31 Maret 2015 ada sejumlah SKPD yang realisasi keuangannya di bawah 10 persen.
Beberapa SKPD yang realisasi keuangannya buruk pada triwulan pertama 2015 antara lain, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Sampai dengan 31 Maret 2015, Dikes menargetkan realisasi keuangan sebesar 21,85 persen. Sementara realisasinya hanya mencapai 9,47 persen. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dari target 21,66 persen hanya mampu tercapai 9,97 persen.
Bappeda NTB, dari target 21,23 persen, hanya mampu tercapai 9,6 persen. RSJP dengan target 21,23 persen, hanya mampu tercapai 7,66 persen. Dikpora, dengan target 21,18 persen hanya mampu tercapai sebesar 7,41 persen. Biro Administrasi Kesda dan SDA dengan target 21,10 persen hanya mampu tercapai 9,67 persen.
Selanjutnya, RSUP NTB dengan target 20,92 persen hanya mampu tercapai 4,98 persen. Biro Administrasi pembangunan dengan target 20,88 persen hanya mampu tercapai 9,57 persen. Dinas Pertanian TPH dengan target 20,32 persen hanya mampu tercapai 9,04 persen. Biro Perekonomian dnegan target 20 persen hanya mampu tercapai sebesar 7,72 persen.
Kemudian Biro Administrasi Kesra, dengan target 19,90 persen hanya mampu tercapai 4,89 persen. Disbudpar dengan target 19,75 persen, tercapai sebesar 6,5 persen. BKD dan Diklat dengan target 19,53 persen hanya tercapai 5,69 persen. Distamben dengan target 17,63 persen, tercapai 6,73 persen serta Disbun dengan target 16,32 persen hanya tercapai 7,95 persen. (nas)
Sumber :
http://suarantb.co.id/20150416/realiasasi-keuangan-rendah-wagub-salah-satu-penyakit-skpd.html
