Mataram (Suara NTB) – Keluhan petani terhadap mahalnya sewa lahan milik pemerintah atau tanah pecatu tak berarti. Penentuan sewa lahan diklaim sesuai penilaian tim appraisal. Pengurangan bisa dilakukan jika ada kebijakan kepala daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, pengenaan sewa lahan milik pemerintah atau tanah pecatu oleh pihak ketiga telah diatur.
selengkapnya
