BPK Perwakilan Provinsi NTB tengah berjuang untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada 1 November 2019, penilai dari Kemenpan RB mengunjungi Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk menilai komitmen BPK NTB dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Kepala Perwakilan, Hery Purwanto, menjelaskan kepada penilai mengenai komitmen BPK NTB dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh BPK NTB.
Beberapa inovasi yang telah diterapkan di BPK NTB guna menjalankan komitmennya antara lain, inovasi Layanan Informasi Hukum TOP, aplikasi Inventarisasi Obat Poliklinik (Invonik), aplikasi Pertanggungjawaban Keuangan (Perjaka), grup whatsapp Sinergi Pengawasan yang beranggotakan Kepala Perwakilan, Pengendali Teknis, dan Inspektur se-Provinsi NTB, serta Kegiatan Public Awareness BPK NTB Goes to Car Free Day.
