Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pekan ini mulai masuk ke Kantor Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk melakukan audit pendahuluan. Selain melakukan audit di Pemda, lembaga pengawas itu juga bakal turun ke desa guna mengaudit penggunaan dana desa (DD). Untuk menghadapi audit BPK, desa diminta lebih dini melakukan persiapan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku leading sector pembina desa harus mengintensifkan koordinasi dengan Inspektorat.
Demikian ditegaskan disampaikan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Selasa, 7 Februari 2017. Menurutnya, objek pemeriksaan (obrik) BPK terus ditingkatkan. Sebelumnya tahun 2016, obrik BPK menyasar dana BOS di sekolah. Pemeriksaan ini ditingkatkan audit untuk melihat sejauh mana hasil pemanfaatan dana bos.
Pemeriksaan BPK terus ditingkatkan lagi tahun 2017 ini, di mana penambahan dana desa menjadi obrik. Guna mempersiapkan audit dana desa ini, Dinas PMD diminta mengintensifkan koordinasi dengan Inspektorat untuk diberikan pembinaan dan petunjuk bagi para kades. Harapannya, tidak terperosok ke hal-hal yang tak diinginkan akibat persoalan administrasi.
Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat menyatakan, terkait audit dana desa pihaknya belum mengetahui berapa desa yang bakal disasar BPK. “Kami belum bisa perkirakan berapa desa yang bakal diperiksa BPK,” jelasnya.
Pihaknya tidak mengkhawatirkan laporan pertanggungjawaban dana desa dan ADD yang kerap kali telat dari desa. Sebab informasi dari pihak Dinas PMD tidak ada persoalan yang berarti terkait laporan tersebut.
Dikonfirmasi terkait hal ini Kepala Dinas PMD, L. Edy Sadikin menyatakan tahun ini dana desa bakal masuk obrik BPK. Untuk itu, pihaknya tengah melakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan Inspektorat. Kaitan dengan ini pihaknya bakal memberlakukan sistem keuangan desa (siskeudes), “Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan melatih kembali operator yang ada di desa. Artinya mereka ini perlu diperkuat SDMnya,” jelasnya.
Menurut Edy, untuk mempersiapkan audit dana desa ini pihaknya lebih pada SDM aparatur di desa. Karena itu, pihaknya akan sering melatih guna memperkuat, sehingga nanti hal-hal yang tak dinginkan tidak terjadi. Di samping itu, pihaknya sudah sering turun ke desa. Nantinya, pihaknya akan turun bersama inspektorat dan BPKP untuk membimbing aparatur desa. Dengan turun ini, pihaknya bisa melakukan langkah antisipasi jika terjadi persoalan. (her)
sumber: Suara NTB
