Mataram – BPK Perwakilan Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Semester I tahun 2017 pada Entitas Pemeriksaan se-Provinsi NTB di ruang auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB. Kegiatan yang berlangsung tanggal 24-26 Juli 2017 ini dibuka oleh Kepala Perwakilan, Wahyu Priyono, yang dalam sambutannya mengharapkan agar semua entitas segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Perkembangan tindak lanjut di Provinsi NTB termasuk tinggi di tingkat nasional, bahkan yang tertinggi di wilayah timur, yaitu rata-rata 80%. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Kota Mataram merupakan yang tertinggi di Provinsi NTB, yaitu 89.91%, diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 88.44%. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Bima 76.73% dan Kabupaten Dompu 78.31%. Berikutnya, dilanjutkan pemberian sambutan dari perwakilan entitas yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Eko Effendi Saswito, yang menyampaikan bahwa Kota Mataram belum bisa 100% menindaklanjuti rekomendasi BPK karena terkendala penanganan aset, khususnya di DPRD. Kota Mataram telah berupaya menangani permasalahan aset tersebut dengan membentuk tim terpadu penanganan persoalan aset.
Hadir dalam pembukaan kegiatan ini adalah para Sekretaris Daerah, Inspektur Pemerintah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta staf, dan perwakilan dari BUMD yang ditunjuk seperti PT Bank NTB, PD BPR NTB, dan PDAM. Sementara dari BPK RI, turut hadir mendampingi Kepala Perwakilan, Kasubaud NTB I, Muhamad Toha Arafat, Kasubaud NTB II, Achmad Fauzi Amin, Kepala Sekretariat Perwakilan, Ida Bagus Ketut Wisnu, para Ketua Tim Senior, serta para pemeriksa sebagai tim pembahas.
