Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan. Koordinasi itu, terkait pengalokasian anggaran pengadaan baju seragam gratis SMA sederajat melalui APBD Perubahan 2018 yang akan dibahas dalam waktu dekat ini.
Untuk diketahui, setelah kewenangan SMA sederajat diambil alih Pemerintah provinsi, Pemda Sumbawa Barat tidak lagi mengadakan baju seragam gratis SMA sederajat di KSB. Pengadaan baju gratis pelajar merupakan janji politik yang sudah ditunaikan sejak pemerintahan bupati dan wakil bupati saat ini.
Kepala Dinas Dikpora melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Agus menjelaskan, koordinasi dengan para pihak terkait sangat penting agar dalam pengalokasian anggaran tidak salah yang berakibat tersangkut kasus hukum. Karena secara kewenangan SMA sederajat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara di sisi lain, siswa SMA sederajat yang ada di KSB, merupakan warga masyarakat Sumbawa Barat yang harus mendapat perlakuan yang sama seperti TK, SD dan SMP dari Pemda Sumbawa Barat.
”Secara kewenangan SMA sederajat menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Namun mereka juga merupakan warga masyarakat KSB,” kata Agus, pekan lalu.
Jika hasil koordinasi, pengalokasiannya tidak melanggar aturan, anggaran pengadaan baju seragam gratis diusulkan melalui APBD Perubahan. Besaran anggaran yang akan diusulkan belum diketahui. Kepastian besaran anggaran disesuaikan dengan jumlah siswa SMA sederajat yang ada di KSB. Termasuk nanti jumlah peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 mendatang.
”Kalau hasil koordinasi kita nanti tidak melangar aturan, kita akan koordinasikan dengan UPTD SMA yang ada di KSB untuk memastikan jumlah peserta didik,” katanya.
Sementara terkait pengadan baju seragam gratis untuk TK,SD dan SMP,saat ini tengah dalam proses verifikasi mitra penjahit. Karena berdasarkan hasil evaluasi pengadaan baju seragam gratis tahun sebelumnya, banyak penjahit lokal yang diberdayakan terlambat menyelesaikan pekerjaan. Sehingga banyak baju seragam yang tidak sesuai dengan ukuran penerima. Karena pengerjaan cukup lama, sekitar sembilan bulan. Tahun ini pengerjaan baju seragam gratis ditargetkan tiga bulan harus rampung dan dibagikan kepada masing penerima di semua sekolah yang ada di KSB.
”Kami optimis pengerjaan pembuatan baju seragam gratis selesai tiga bulan ke depan. Karena bahan atau kain baju sudah dilakukan pengadaan pada tahun anggaran 2017 lalu,” katanya. (is/r4)
Sumber: Lombok Post
