Sebanyak delapan aset bermasalah yang berada di Kota Mataram, hingga kini belum tuntas. Dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) jadi kendala. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian agar tidak terjadi konflik.
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- INFORMASI PUBLIK
- Naskah Memorandum
- Pidato dan Makalah
- Selaparang Info
- Warta Pemeriksa
- Publikasi Lain
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID NUSA TENGGARA BARAT
https://ntb-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia