Pemerintah Kota Mataram melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Mataram mudik. Larangan ini diberikan dalam bentuk surat edaran (SE). “Tidak hanya ASN, masyarakat lainnya juga kita larang mudik,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, kemarin.
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID NUSA TENGGARA BARAT
https://ntb-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
