Tunggakan Pajak Hotel menjadi Temuan BPK di Lombok Barat
Tunggakan pajak hotel dan PBB di Lombok Barat (lobar) menjadi Temuan BPK. Atas temuan ini, pihak pengelola diminta agar menjadikan sebagai antensi untuk diselesaikan....
Kerugian Negara di Sejumlah OPD masih Mengendap
Sejumlah aset milik Pemerintah Kota Mataram berupa rumah dinas kepala sekolah (Kasek diduga diperjualbelikan. Oknum pelaku adalah pejabat yang pernah mendiami rumah dinas tersebut....
Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
Download Selengkapnya
Rizal Djalil Janji Perkuat Audit Kinerja Kementerian
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil berjanji akan memperkuat audit kinerja kementerian dan lembaga serta pelaksanaan program-program pemerintah untuk masyarakat. “Fokus kami nanti...
Pemprov Minta Perusahaan Turun Tangan Tagih Dana Bergulir DBH-CHT yang Macet
Pemprov NTB meminta perusahaan tembakau yang menjadi mitra para petani, turun tangan membantu menagih tunggakan dana bergulir Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)...
KEUANGAN NEGARA, BPK Akan Awasi Langsung Transaksi
Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan, sisa anggaran lebih pemerintah pusat selama 10 tahun terakhir tak pernah sama (klop) dengan hasil audit yang mereka lakukan. Perbedaan...
KERUGIAN NEGARA, BARU Rp 150 JUTA DIKEMBALIKAN
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengancam pejabat, mantan pejabat, dan pihak ketiga (kontraktor) yang belum mengembalikan kerugian negarai. Ancaman yang dilontarkan oleh Kepala Inspektorat...
BPK : SKPD NUNGGAK REKOMENDASI
Pemeriksaan Pendahuluan Dimulai
MATARAM- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan SKPD lingkup Pemprov, menyusul masih ada rekomendasii yang belum ditindaklanjuti. Rekomendasi atas temuan BPK itu bahkan...
BPK Minta Pemda Perketat Tender Proyek
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan seluruh kepala daerah memastikan jajarannya mengantongi rekam jejak seluruh kontraktor yang menang lelang pengadaan barang dan jasa. Langkah ini...
Wajar Tanpa Pengecualian Untuk Provinsi NTB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011, setelah pada tahun...