Dewan Minta BPK Melakukan Audit Potensi Aset Daerah
Mataram (Suara NTB) – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa eksekutif, yakni Raperda tentang retribusi daerah dan raperda pengelolaan barang milik daerah, belum...
BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTB TA 2016
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 pada hari Rabu, 31 Mei 2017 dalam Rapat...
Pengarahan Anggota VI BPK RI
Mataram - Anggota VI BPK RI, DR. H. Harry Azhar Azis, M.A. memberikan pengarahan kepada para pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTB pada hari Selasa,...
Aset Bermasalah Masih Jadi Temuan BPK
Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, Rabu, 10 Mei 2017 lalu telah selesai melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan...
Opini BPK dan Substansi Kinerja Pemerintah Daerah
Oleh: Wahyu Priyono
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Setiap tahun, pemerintah daerah menunggu dengan penuh harap opini BPK atas laporan keuangan yang...
FITRA NTB Minta Hasil Audit BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Dipublikasikan
Mataram (suarantb.com) – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta pemerintah daerah mempublikasikan hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Ini disampaikan oleh...
Visitasi Peserta DIKLATPIM III ANGKATAN II Se-Provinsi NTB Tahun 2017
Mataram - Jumat, 5 Mei 2017, bertempat di Ruang Rapat Lt.2 Kantor BPK NTB, Kepala Perwakilan, Wahyu Priyono, didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Ida Bagus...
Ketua dan Wakil Ketua BPK Ucapkan Sumpah Jabatan
Jakarta, Rabu (26 April 2017) – Ketua dan Wakil Ketua BPK, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A., C.A. dan Prof. Dr. Bahrullah...
BPK Awasi Pencairan Dana Kerohiman Kawasan Mandalika
Praya (Suara NTB) – Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB bakal mengawasi langsung proses pencairan dana kerohiman (tali asih) untuk penyelesaian 109 hektar lahan...
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016...
Memenuhi Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat...