WTP Keempat untuk Kabupaten Sumbawa
Mataram - Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB (Wahyu Priyono), Bupati Sumbawa (Husni Djibril), Sekretaris Daerah Sumbawa (Rasyidi), dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan...
Kabupaten Bima Menyusul Kabupaten/Kota Lain Meraih Opini WTP
Mataram - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA)...
LAGI, MASSA GMAK MENDESAK BPK MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT INVESTIGASI DAK PENDIDIKAN
Pada Hari Kamis, 19 Mei 2016, sekitar pukul 10.30 WITA, Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB didatangi rombongan demonstran sejumlah 20-an orang yang mengatasnamakan dirinya...
BPK Perwakilan Provinsi NTB Laksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke-108
“Membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, membangun jiwa bangsa. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi...
Inovasi Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Shinta Lamria,...
Judicial Review Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014
Oleh : Seviola Islaini
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) merupakan salah satu dari empat jenis retribusi daerah baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
Pencegahan Kerugian Keuangan Negara dalam Persepsi Pengawasan dan Pemeriksaan BPK
Mataram - Plt. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Wahyu Priyono, menjadi pembicara seminar dalam Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi DPRD kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Provinsi...
Pemda Masih Melunak
TALIWANG – Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Abdul Azis mengaku belum mengambil keputusan terkait PT Trilion.
”Kasus Trilion ini sudah masuk...
Liku-Liku Kasus Bansos Dompu: Warga Mengadu, Polisi Turun, Sekda Diperiksa
Tahun 2015, Polda NTB mulai melirik penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Dompu Rp 19 miliar. Penyaluran dana ini diduga bermasalah dan menjadi...
BPK akan Serahkan ke KPK Jika Bansos Rp 70 Miliar KSB Terindikasi Menyimpang
Mataram (Suara NTB)
Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK), mendatangi BPK Perwakilan NTB, Senin (25/4) kemarin. Mereka mempertanyakan hasil audit Bansos 2015 Kabupaten Sumbawa Barat...