Pemerintah Pusat menghentikan penyaluran anggaran untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bagi Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp687,86 miliar. Khusus untuk Pemprov NTB, kegiatan DAK Fisik yang dihentikan sebesar Rp55,54 miliar dari pagu sebesar Rp416,72 miliar. Untuk menekan dampak ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi NTB, Pemprov mengambil kebijakan mempercepat eksekusi proyek-proyek non tender atau proyek penunjukan langsung (PL). ‘’Supaya sektor riil jalan. Tercipta lapangan kerja, ekonomi daerah tumbuh di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 8 April 2020.
