Para wakil rakyat DPRD NTB mengungkap sejumlah temuana terkait data calon penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Pemprov NTB. Menurut mereka, banyak menemukan data yang tidak valid, beberapa orang dalam satu desa, diketahui sudah meninggal dunia, namun namanya masih dicantumkan. Anggota Komisi I DPRD NTB, Abdul Hafid diruang kerjanya, Selasa, 14 April 2020 menyarankan supaya data tersebut divalidasi sampai ke tingkat desa, karena merekalah yang dianggap paling mengetahui kondisi warganya masing-masing, mana yang layak mendapatkan bantuan dan tidak. Jika hanya mengacu pada data yang sudah ada itu, pihaknya khawatir akan terjadi persoalan lebih besar di kemudian hari.
