Banyaknya aset Pemprov NTB yang tidak produktif di sejumlah tempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemanfaatan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan rencana awal. Selain itu, minimnya kontribusi yang diperoleh Pemda juga menjadi sorotan. Pasalnya, kontribusi yang diperoleh Pemprov atas pemanfaatan aset hanya puluhan juta rupiah setahun.
