Mataram Berhasil Pertahankan Predikat WTP dari BPK: Perjalanan Dinas Dewan Jadi Catatan
MATARAM – Pemerintah Kota Mataram tahun ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan NTB terkait pengelolaan keuangan. Hal tersebut dipastikan...
BPK Masih Temukan Penyimpangan Anggaran di DPRD NTB
Bila dibanding tahun 2019, pada tahun 2020 sebenarnya terjadi penurunan temuan penyimpangan pada biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD NTB oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Kasus Jagung, Husnul Anggap Temuan BPK sebagai Kelebihan Pembayaran
MATARAM-Terdakwa korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 Husnul Fauzi mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di PN Tipikor Mataram. Mantan kepala...
BPK Sosialisasi Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi Peran dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis...
Pengembalian Uang Mengendap: BPK Beri Batas Waktu 31 Juli
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar dana Rp1,5 miliar yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2015 segera...
