KLU Wajar Dengan Pengecualian
TANJUNG—Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2010 dan 2009 diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....
Selain Kontribusi Aset LIA, BPK Temukan 30 Proyek Belum Sesuai Kontrak
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Pemprov NTB 2017 ditemukan sebanyak 30 paket proyek (pekerjaan) senilai Rp 5,43 miliar...
PAD Tidak Masuk Kasda, BPK Rekomendasikan Kadishub dan Jajaran Diberi Sanksi
BPK menemukan pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu tahun 2020 tidak disetorkan ke kas daerah (Kasda) hingga Rp100 juta...
Auditor BPK Beri Kesaksian
Sidang Kasus Korupsi Bank NTB
Mataram-Saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang dihadirkan dalam siding lanjutan kasus Direksi Bank NTB terkait...
Jangan Terus-terusan Bergantung Pusat: BPD Harus Pro Pembangunan
MATARAM – Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemda diharapkan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Ini sejalan dengan pemberian wewenang yang lebih besar,...
