Pemerintah desa belum leluasa dalam mengelola anggaran. Terlalu banyak program titipan dari pemkab dan pemprov. ”Desa belum berdaulat atas anggaran yang mereka miliki, banyak intervensi pemda,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ramli Ernanda, usai diskusi terbatas, di Mataram, Jumat (6/3). Banyaknya program titipan dari pemkab dan pemprov yang membuat pemdes tidak bisa leluasa mengelola anggaran sesuai kebutuhan desa sendiri. ”Justru itu membuat belanja tidak sesuai kebutuhan desa,” kata Ramli.
