BPK Segera Audit Dana Desa
Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pekan ini mulai masuk ke Kantor Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk melakukan...
Jadi Temuan BPK, Puluhan Juta Belanja Bansos DPRD Diduga Mengendap
Giri Menang (Suara NTB) – Belanja bantuan sosial (bansos) 20 anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 142.900.000 menjadi temuan BPK-RI. 20 anggota dewan...
Diduga Jadi Temuan BPK, Anggota DPRD Lobar Diminta Kembalikan Dana Bansos
Giri Menang (Suara NTB) – Pihak inspektorat berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menindaklanjuti temuan LHP BPK terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) anggota...
Arsip Hanyut, Inspektorat Minta Bantuan BPK
KOTA BIMA – Ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diterjang banjir akhir tahun lalu. Akibat musibah tersebut arsip laporan keuangan dan program...
BPK Siap Turun Audit: Anggaran Kerja Sama Media dengan Pemkab Bima
MATARAM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB siap mengaudit anggaran kerja sama media dengan Pemkab Bima. Kesiapan itu akan dilakukan jika ada permintaan dan laporan...
Awas, Bisa Gak Naik Jabatan Lho!
MATARAM – Pejabat-pejabat yang malas mengembalikan kerugian negara akan segera dipanggil Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Provinsi NTB. Langkah ini ditempuh untuk mempertegas komitmen...
Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah
MATARAM,DS-Gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi menghadiri acara Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh BPK RI di Hotel Santosa,...
GUBERNUR HADIRI SEMINAR INTERNASIONAL EFISIENSI DAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH
Gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi menghadiri acara Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah yang diselenggarakan oleh BPK RI di Hotel Santosa,...
Jangan Terus-terusan Bergantung Pusat: BPD Harus Pro Pembangunan
MATARAM – Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemda diharapkan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Ini sejalan dengan pemberian wewenang yang lebih besar,...
Gubernur Minta KUR TKI Rp1,18 Miliar Dikembalikan
BPK Perwakilan NTB menyatakan Pemprov NTB telah menindaklanjuti sejumlah temuan dalam LHP LKPD 2015 sampai batas waktu yang ditentukan, 31 Juli 2016 lalu. Dari...
