Listrik Sering Padam, Gubernur Tegur PLN
Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi mengatakan pihaknya akan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah NTB agar tidak menarik biaya...
Dua Kelompok Mahasiswa di NTB Demo Tolak BBM
MerahPutih Nasional - Sejumlah mahasiswa dari beberapa kelompok di Mataram berdemonstrasi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (30/3).
Aksi demonstrasi tersebut dilakukan terpisah di dua...
Kasus Suap Kawasan Wisata, Zainy Aroni Ditahan KPK
Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lombok Barat Zaini Arony terkait kasus dugaan korupsi dan suap proses izin pengembangan kawasan wisata...
Bebas Praktik Korupsi
Sumber : Suara NTB
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdasar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap manajemen keuangan yang dijalankan pemerintah daerah di pandangan...
BPK akan Audit Proyek RSUP NTB
Meninggalnya Supriyadin, S.T., kontraktor pelaksana proyek RSUP NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram terus menyisakan tanda tanya. Selain soal beban denda wanprestasi Rp 24...
Pemerintah Provinsi NTB Resmikan Pergub Aksi Penanganan TIPIKOR
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Pemprov NTB meluncurkan Peraturan Gubernur tentang aksi daerah dalam penanganan tindak...
Komentar: Kepala Inspektorat NTB, “Akan Lakukan Audit”
KEPALA Inspektorat NTB, H. Chairul Mahsul SH,MM mengatakan, lembaga yang dipimpinnnya, akan membedah dan mengkaji berbagai persoalan aset yang selama ini menjadi kendala, menyusul...
KLU Wajar Dengan Pengecualian
TANJUNG—Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2010 dan 2009 diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....
Dugaan Korupsi APBD 2003 Berkas Rachmat Hidayat Dilimpahkan ke Pengadilan
Mataram - Sesuai janjinya, berkas kasus dugaan korupsi APBD 2003 dengan tersangka H.Rachmat Hidayat resmi dilimpahkan Kejaksaan Tinggi NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, Kamis...
35 Anggota Dewan Diperiksa BPK
Mataram - Sebanyak 35 anggota, termasuk tiga orang unsur pimpinan DPRD Kota Mataram, diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan ini terkait penggunaan anggaran. Baik...